Jurnal Berita

Sebuah Berita dan Informasi dari Seluruh Dunia

Research

BSSN: Pusat Data Nasional Diserang, Pelaku Minta Rp 131 Miliar

JAKARTA, CNBC Indonesia – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) disebabkan oleh serangan siber. Penjahat menggunakan malware tersebut dan meminta uang tebusan sebesar $8 juta.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan PDN tumbang akibat serangan siber yang menggunakan baseware Brain 3.0.

“Ini perkembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi ransomware ini terus dikembangkan. Jadi setelah kita lihat sampel dari BSSN yang diproses sementara oleh forensik,” ujarnya dalam siaran pers. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (24/6/2024).

Hinsa menjelaskan, BSSN, Kemenkominfo, dan Telkomsigma masih berupaya memulihkan seluruh layanan, termasuk enkripsi yang membuat data di PDN tidak bisa diakses.

Direktur Solusi Jaringan dan TI Telkom Group, Herlan Vijanarko menjelaskan, pelaku siber meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS (Rs 131 miliar) kepada pengurus PDN yang menyita data tersebut.

“Mereka menuntut uang tebusan sebesar $8 juta, itu saja.”

Hingga saat ini, TelecomSigma selaku pengelola masih menyelidiki pelanggaran data tersebut bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas lokal dan asing.

“Tidak bisa lebih detail dari itu,” kata Samuel A. kata Pangapan.

Pusat data yang terkena serangan adalah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), menunggu pusat data nasional permanen yang masih dalam tahap pembangunan.

PDNS berlokasi di Jakarta dan Surabaya dan dikelola oleh Telkom Sigma. Penyerangan terjadi di PDNS di Surabaya.

Mengingat pentingnya proses bisnis, proses pemerintahan, Kominfo membangun pusat data sementara di Jakarta dan Surabaya.

Cominfo Samuel Pangarapan, Direktur Eksekutif Aplikasi Informatika, menjelaskan dampak serangan tersebut. Sebanyak 210 instansi terdampak di tingkat pusat dan daerah.

Sementara itu, layanan keagenan yang menggunakan data PDN perlahan mulai pulih. Instansi terdampak telah memindahkan datanya ke PDNS.

“Informasinya, ada 210 instansi di pusat dan negara bagian yang terkena dampaknya. Mereka melakukan perpindahan imigrasi dan kembali beroperasi,” ujarnya.

“LKPP SIKAP sudah berjalan, Marves sudah ada pelayanan perizinannya, Kota Kediri sedang berjalan dan lainnya sedang dalam proses.” Simak video di bawah ini: Video: BIN Diserang, Hacker Minta Uang Tebusan Rp 131 Miliar (Darah/Darah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *