Jurnal Berita

Sebuah Berita dan Informasi dari Seluruh Dunia

Syariah

Miris! Kawasan Kumuh Berjamur di Dekat Tambang Nikel RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menekankan permasalahan terbentuknya kawasan kumuh di kawasan industri pertambangan nikel. Dikatakannya, penyebab permasalahan ini adalah perencanaan kota yang buruk.

Suharso mengatakan keberadaan kawasan industri nikel mendorong berkembangnya kawasan pemukiman di kawasan tersebut. Namun, kawasan pemukiman ini muncul tanpa layanan infrastruktur dasar yang memadai.

“Misalnya di kawasan industri seperti Morowali, Teluk Weda dan lain-lain, terdapat kawasan pemukiman yang tumbuh pesat tanpa diimbangi dengan pelayanan dasar dan infrastruktur yang diperlukan sehingga menimbulkan permukiman kumuh,” kata Sosialisasi. Arah kebijakan dana alokasi khusus tahun 2025, Jumat (14/06/2024).

Suharso menambahkan, perencanaan pembangunan yang buruk menimbulkan permasalahan lain. Diantaranya, rendahnya ketersediaan dan konektivitas antar wilayah; penurunan kualitas lingkungan hidup; kerentanan yang tinggi terhadap bencana; Hal ini disebabkan rendahnya kapasitas dan kualitas sosial ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada sektor industri.

Oleh karena itu, Suharso mengimbau pemerintah daerah memperhatikan beberapa hal dalam pengajuan DAK 2025. Ia mengatakan agar pemerintah daerah menyusun rencana dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan teritorial sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengidentifikasi sumber pendanaan untuk mengatasi isu-isu strategis seperti perumahan. “Kami berharap pemerintah daerah dapat menyusun rencana dari awal untuk mendukung penyelesaian permasalahan strategis di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah daerah harus benar-benar mengungkapkan kebutuhan riil daerah dan bekerja sama dengan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk pihak swasta.

“Pemerintah daerah diminta benar-benar mengungkapkan kebutuhan nyata dan ikut serta dalam kegiatan dan sumber dana, termasuk pihak swasta, sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan secara bertahap,” ujarnya.

Simak video di bawah ini: Video: Menko Luhut buka-bukaan soal pengolahan mineral RI (haa/haa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *