Jurnal Berita

Sebuah Berita dan Informasi dari Seluruh Dunia

Techno

Starlink Ganggu Pengusaha Internet RI, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan telah menyatakan keprihatinannya atas ekspansi Starlink ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat, dampak, dan peluang keberadaan internet satelit Starlink. Hal ini mencakup partisipasi dan saran dari komunitas dan organisasi bisnis.

“Memang benar ada beberapa kelompok usaha yang merasa prihatin dengan kehadiran Starlink,” kata Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin, Philli H. Ganindut, Kamis, 6 Juni 2024, di Kadin, Jakarta pada pertemuan yang diadakan di Menara.

Untuk itu, Firli mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama mencari solusi penggunaan teknologi baru tersebut.

Karena teknologi tidak bisa dihindari, katanya. Dan teknologi internet satelit ini sungguh bermanfaat bagi masyarakat. Berkat lanskap kepulauan di Indonesia, layanan seperti Starlink menawarkan akses internet yang lebih mudah.

“Namun perlu juga diciptakan level playing field. Artinya, Starlink harus memastikan memenuhi kewajibannya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Starlink telah meluncurkan layanan yang terhubung langsung ke ponsel. Pengguna juga dapat menggunakan layanan Direct-to-Cell untuk mengirim SMS, melakukan panggilan telepon, dan menjelajahi Internet.

Muhammad Arif, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sangat berharap layanan tersebut tidak diperkenalkan di Indonesia. Sebab berpotensi mengganggu keseluruhan ekosistem komunikasi.

“Kalau Direct-to-Cell, mungkin kita akan berhenti menggunakannya dari hulu ke hilir,” kata Arif beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan teknologi itu layak dilakukan. Tapi hanya sesering Anda bisa menjalankannya.

Namun Direct-to-Cell tidak memiliki alokasi frekuensi. Arif mengatakan, penyediaan frekuensi untuk layanan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Pemerintah akan memutuskan apakah akan mengizinkan kami masuk,” katanya. Simak video di bawah ini: Masih Bergantung pada Energi Fosil, Misi RI Usung Green Data Center (Hebat/Hebat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *