Meneropong Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Geopolitik Global

Perekonomian dunia mengalami gejolak selama empat tahun terakhir. Misalnya saja pandemi Covid-19 (Desember 2019) yang menyebabkan banyak negara di dunia terjerumus ke dalam resesi. Resesi ekonomi global pasca-Covid-19 diperparah dengan perang terbuka antara Rusia dan Ukraina (Februari 2022) yang berujung pada krisis pangan dan energi global.

Pergolakan geopolitik ini telah memaksa sebagian besar bank sentral dunia untuk mengambil kebijakan moneter yang lebih ketat (menaikkan suku bunga acuan) untuk mengendalikan inflasi. Periode suku bunga tinggi (tinggi dalam jangka waktu lama) kemungkinan akan terus berlanjut pasca konflik terbuka yang terjadi baru-baru ini di Timur Tengah (Israel-Palestina dan Israel-Iran). Perekonomian global sekali lagi penuh dengan ketidakpastian.

Dampak pergolakan geopolitik mulai terasa. Dua indikator makro mulai merespons, yakni volatilitas IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di level psikologis 7.000 dan melemahnya nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap USD (USD) di Rp 16.200/USD. . (Jakarta Interbank Dollar Spot Rate – JISDOR) pada minggu lalu.

Artikel ini membahas dampak limpahan gejolak geopolitik terhadap perekonomian nasional, beberapa tantangan, dan langkah-langkah yang perlu diperkuat melalui bauran kebijakan moneter. Istilah ini pernah digunakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menggambarkan perekonomian Indonesia pada tahun 2022. Indonesia dinilai mampu memitigasi gejolak perekonomian global. Kinerja positif indikator makroekonomi menjadi dasar penilaian IMF.

Pada pertemuan IMF di Washington DC pada 18 April 2024, Indonesia kembali dinilai mampu menahan dampak limpahan gejolak perekonomian global. Situasi ini tentunya tidak lepas dari dukungan kebijakan moneter dan fiskal yang bijaksana dan hati-hati.

Beberapa indikator makro Indonesia menunjukkan kinerja positif hingga awal April 2024. Misalnya saja CPI (Indeks Harga Konsumen) yang dipatok sebesar 3,05% (yoy). Angka tersebut masih dalam kisaran target yaitu 2,5 ± 1%.

Pertumbuhan kredit perbankan juga baik pada triwulan I 2024, dengan NPL-net (net bad credit ratio) tumbuh sekitar 12,40% (yoy) menjadi 0,8% (Feb 2024). CAR (Capital Adequacy Ratio) perbankan pada Februari 2024 juga tinggi, berkisar 27,73%.

Sementara itu, angka inflasi tetap stabil sesuai ekspektasi Bank Indonesia (BI). Inflasi IHK tercatat sebesar 0,23% (mtm) pada Maret 2024 sehingga secara tahunan mencapai 1,77% (yoy).

Data rinci terkait inflasi dapat dianalisis berdasarkan kelompok volatil food (fluktuasi harga antar kelompok makanan) dan drives price (di bawah pengaruh kebijakan harga pemerintah). Pada kelompok volafile food, inflasi meningkat dibandingkan bulan lalu (1,53% menjadi 2,16% -mtm). Produk yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain telur, bubur daging ayam, dan nasi. Secara tahunan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 10,33% (yoy).

Peningkatan yang sangat besar. Inflasi kelompok harga administratif tampak melambat (0,15% pada Februari menjadi 0,08% pada Maret 2024 -mtm). Secara tahunan, kelompok harga administratif mengalami inflasi sebesar 1,39% (yoy).

Pindah ke indikator cadangan devisa (CD). Data bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa posisi CD tinggi ($140,4 miliar). Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan angka pada akhir Februari 2024 ($144,0 miliar).

Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang luar negeri pemerintah, kebutuhan likuiditas korporasi valas, dan stabilisasi nilai tukar rupee. Angka CD jika mengacu pada standar kepatuhan internasional (pembiayaan ± 3 bulan impor dalam negeri) masih sangat baik, setara dengan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pelunasan utang luar negeri Indonesia pada tingkat kredit sempurna. SCR) atau peringkat utang Indonesia kembali dipertahankan oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s. Moody’s menetapkan peringkat utang Indonesia “Baa2” dengan prospek “stabil” pada 16 April 2024, satu tingkat di atas peringkat investasi.

Moody’s meyakini stabilitas perekonomian Indonesia tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kredibilitas dan inovasi instrumen kebijakan moneter dan fiskal diyakini mampu mendukung kinerja tersebut.

Moody’s memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada kisaran 5,0% (2024-2025), relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain yang berperingkat “Ba” (tumbuh pada kisaran hanya 3%). Menurut Moody’s, ada beberapa faktor yang juga mendukung perekonomian Indonesia.

Mulai dari reformasi struktural, perbaikan iklim investasi, peningkatan investasi asing, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, surplus perdagangan, kebijakan hilirisasi (mendukung diversifikasi dan lebih menghargai ekspor serta mengurangi sensitivitas harga), dan meningkatkan pendapatan negara.

Tingkat SCR Indonesia memberikan kepercayaan investor terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. Fundamental makro yang terjaga diharapkan mampu memitigasi reaksi negatif akibat dampak limpahan gejolak perekonomian global yang semakin meningkat. Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada pada kisaran 4,7% – 5,5%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketegangan di Timur Tengah kemungkinan besar akan menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi ini perlu ditangani segera dan tepat untuk mengantisipasi berbagai efek samping.

Ada tiga permasalahan dalam tantangan ekonomi dan geopolitik yang dihadapi negara-negara di dunia saat ini. Pertama, suku bunga bank sentral Amerika Serikat (fed funds rate – FFR) yang masih tinggi (berada pada kisaran 5,25%-5,5%).

Kedua, adanya kekhawatiran akan ketegangan geopolitik di Timur Tengah pasca saling serang Israel dan Iran sejak awal April 2024. Ketiga, Senat AS menyetujui bantuan senilai $95 miliar (setara Rp1.534 triliun) untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan. Pada Selasa (23 April 2024).

Bantuan ini berpotensi memperpanjang konflik antara Rusia dan Ukraina, termasuk di Timur Tengah (Israel-Palestina-Iran), dan menimbulkan ketegangan di kawasan Asia (China-Taiwan-AS). Meski masih banyak pemicu lainnya, namun ketiga permasalahan tersebut berpotensi memberikan dampak mendasar terhadap perekonomian global.

Sementara itu, sikap The Fed yang hawkish dalam mempertahankan suku bunga tetap tinggi juga memperlambat pemulihan ekonomi global. Berbagai gangguan geopolitik tersebut berpotensi berdampak buruk pada dua permasalahan penting perekonomian.

Pertama, krisis pangan disebabkan oleh ketidakseimbangan rantai pasok, terutama pada sisi pasokan. Kedua, krisis energi akan mendorong inflasi bahan bakar minyak (BBM) lebih tinggi, terutama jika harga minyak naik di atas USD 100/barel.

Inflasi pangan dan bahan bakar tentunya berpotensi menimbulkan guncangan baru pada struktur makroekonomi masing-masing negara. Dampak ketidakseimbangan rantai pasok berpotensi meluas ke berbagai aspek perekonomian.

Misalnya, penurunan daya beli, penurunan ekspor neto, peningkatan arus masuk modal, pertumbuhan kredit yang lambat, perlambatan ekonomi, peningkatan pengangguran, depresiasi mata uang lokal (penguatan dolar karena peningkatan output di AS dampaknya), dan untuk menyoroti berbagai potensi permasalahan sosial. Kompleksitas ini tentunya harus diatasi dan dimitigasi, seperti ketika Indonesia merespons dampak negatif pandemi Covid-19, yang merupakan alat penting untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi Mencegah lebih baik daripada mengobati. B

BI memutuskan untuk menaikkan BI rate (BI 7-Day Reverse Repo Repo Rate) sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga deposit facility menjadi 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG BI) pada 23-24 April 2024. dan fasilitas pinjaman sampai dengan 7,00%.

Selain merespons sikap dovish The Fed, kenaikan BI rate juga bersifat proaktif dan positif untuk memperkuat stabilitas nilai rupee dan mengendalikan inflasi pada target 2,5 ± 1% sesuai dengan tujuan kebijakan moneter BI. stabilitas

BI terus melakukan intervensi valuta asing dan safeguard lainnya untuk menjaga stabilitas mata uang. BI menyelenggarakan operasi mata uang dan mengelola aliran portofolio asing dengan ramah dan bersahabat dengan pasar, yang terintegrasi secara mendalam dengan pasar uang untuk mendukung stabilitas eksternal perekonomian nasional.

Pada saat yang sama, kebijakan makro dan sistem pembayaran terus memprioritaskan pertumbuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial yang longgar ditempuh untuk mendorong penyaluran kredit perbankan kepada sektor riil (dunia usaha) dan rumah tangga, sedangkan kebijakan sistem pembayaran bertujuan untuk memperluas penerapan digitalisasi sistem pembayaran.

BI juga tampaknya tetap memilih bauran kebijakan moneter tiga intervensi. BI melakukan intervensi moneter melalui tiga cara: (1) intervensi moneter di pasar spot, (2) intervensi forward melalui instrumen NDDF (Non-Deliverable Domestic Forward) yang relatif lebih murah dan efisien, dan (3) intervensi pembelian melalui negara. Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder (mengantisipasi dampak negatif keluarnya devisa dari pasar sekunder dan menjaga likuiditas rupiah).

Terutama tentang kebijakan NDDF. Pelaku pasar dapat memanfaatkan transaksi DNDF untuk melakukan aktivitas lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupee. BI juga dapat menggunakan alat ini untuk melakukan operasi mata uang. Penerapan kebijakan triple intervensi harus didukung oleh sumber daya devisa BI yang memadai (Valas, SBN dalam negeri, SBN luar negeri, emas dan aset keuangan lainnya).

Kebijakan lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah dengan mendorong aliran modal masuk melalui instrumen SRBI (Surat Berharga Bank Indonesia Rupiah) oleh BI. SRBI berpotensi menarik modal asing dalam bentuk investasi portofolio. Instrumen tersebut berupa surat berharga berdenominasi rupee yang diterbitkan BI (menggunakanunderlying aset berupa SBN milik BI).

Kurva ke depan diperkirakan akan memperkuat berbagai bauran kebijakan moneter untuk mengurangi volatilitas nilai tukar rupee di tengah gejolak geopolitik global. Stabilitas nilai tukar rupee dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Namun dampak limpahan akibat sentimen eksternal (negatif) saat ini sangat tinggi. Fundamental dalam negeri yang relatif kuat menjadi nilai tambah bagi Indonesia untuk menghadapi dampak limpahan gejolak geopolitik tersebut.

Namun, tanda positif ini tidak boleh menimbulkan terlalu banyak kepercayaan di kalangan pengambil kebijakan. Perubahan perekonomian global yang sangat cepat dan dinamis harus diantisipasi dan ditangani dengan cepat (dan diharapkan dapat dilakukan dengan tepat).

Diperlukan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% PDB (Produk Domestik Bruto). Kerja sama antar lembaga dan otoritas terkait menjadi kunci dalam penerapan bauran kebijakan yang mendukung stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global.

Diharapkan banyak daerah di Indonesia yang mulai memasuki musim panen raya agar turut berkontribusi dalam menurunkan laju inflasi kelompok volafile food, khususnya harga beras yang sedang bergerak.

Yang sedang (dan akan) dilakukan oleh bank sentral adalah mempertahankan posisi BI sebelum stabil melalui berbagai kombinasi kebijakan moneternya dan kurva tersebut mewakili kelanjutan posisi kebijakan moneter ke depan.

Respon moneter yang agresif dengan ekspektasi dan dominasi pihak “lainnya”. Kami berharap respons agresif ini dapat memperkuat stabilitas perekonomian nasional di tengah pengaruh geopolitik global yang semakin keras. (miq/miq)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours